Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah FSH UINSA Melakukan Kunjungan Ke Kantor Direktorat Jenderal Pajar (DJP) Jawa Timur I

Jum’at, 24 Mei 2019 kami mendapat kesempatan untuk mengunjungi Kantor Wilayah DJP  Jawa Timur I yang berlokasi di Jl. Jagir Wonokromo No.100-104 Jagir, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya,Jawa Timur. Kunjungan ini merupakan bentuk kerjasama antara mata kuliah hukum pajak yang diampu oleh bapak Djumali dengan kantor pajak tersebut. Saat itu kami didampingi oleh Bapak Djumali sebagai dosen Hukum Pajak, Ketua Prodi HES Bapak Sanuri dan Sekretaris Prodi HES Bapak Faizur Rohman.

Acara kunjungan ini di awali dengan pembukaan dan perkenalan dengan para staf Pajak yang nantinya akan memberikan materi – materi. Disana kita dibekali banyak ilmu terutama tentang pajak secara umum dan tentang penyidik pajak atau pengadilan pajak. Materi itu dapat saya rangkum dengan berikut:

  1. Sistem pemungutan pajak di indonesia menganut sistem Self Assessment dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri.
  2. Litigasi,biasanya jika ada keberatan oleh wajib pajak maka tidak ada mediator. Kasus tersebut diselesaikan antara wajib pajak dengan kantor pajak.
  3. Di pajak ada 2 Pengadilan yaitu, pengadilan pajak dan pengadilan umum.
  4. Pengisian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) terdapat dalam pasal 3 UU KUP.
  5. Proses pemeriksaan hingga penyidikan ( Pemeriksaan-analisis IDLP-laporan intelejen-analisi IDLP-pemeriksaan bukti permulaan-penyidikan)
  6. Direktorat fungsi nya sebagai menghimpun dana pajak
  7. Jenis pajak ada 2 :
  8. Pajak pusat yaitu dikelola oleh pemerintah pusat (DJP) direktorat jenderal pajak, Pajak pusat : PPN (pajak pertambahan nilai) , PPh (pajak penghasilan),PBB (pajak bumi dan bangunan)
  9. Pajak Daerah yaitu dikelola oleh pemerintah daerah (Bapenda) Badan pendapatan daerah, Pajak daerah : provinsi dan kota/kabupaten
  10. Penerapan dan pengurangan edukasi kesadaran pajak pada pendidikan tinggi.
  11. Penghasilan yg tidak kena pajak adalah dengan berpenghasilan 4jt, klo untuk 4jt keatas sudah dikenai pajak Seperti lajang, karyawan
  12. Penghasilan 5jt-ptkp×5%

Ex: penghasilan 5jt-4.5jt×5%

  1. Perhitungan pajak untuk umkm 1/2% × penghasilan

Setelah semua materi tersebut disampaikan lanjut pada sesi tanya jawab yang diwakilkan oleh Rettya,Syahrir,Tiyaz,Meris,Nina,Faris,dan Dofri. Dari pertanyaan yang disampaikan oleh perwakilan mahasiswa tersebut telah dijawab oleh pemateri yang ada didepan salah satu contoh pertanyaan “Gimana tanggapan bapak/ibu selaku orang pajak, Apakah bisa seorang parpol akan menghapus pajak kendaraan bermotor? Apakah mungkin parpol itu punya cara untuk menanggulangi kekurangan uang pajak yang mereka hapus?” Maka salah satu dari pemateri menjawab” Sebenernya itu hanya rayuan rayuan saja dari partai pemilu tersebut karna apabila pajak motor dihapuskan maka kita tidak mendapatkan pemasukan lagi maka dari situ akan berkurang jumlah uang pajak yang masuk dan apabila pajak motor tersebut dihapuskan maka harus ada penggantinya biar seimbang”

Dari semua pertanyaan tersebut membuat semua mahasiswa dapat memompa semangat pengetahuan mahasiswa akan pajak, semakin banyak pertanyaan – pertanyaan yang muncul dalam benak mahasiswa yang datang namun dikarenakan waktu sudah berjalan lama maka harus diakhiri. Pada akhir diskusi tersebut para pemateri dari kantor DJP memberikan closing statement dan dengan hiburan music video dari para petugas pajak. Setelah itu diakhiri dengan doa bersama dan pemberian cinderamata dari kantor DJP untuk mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah yang diwakilkan oleh kosma (Dofri,Rettya). Dan terakhir ditutup dengan sesi foto bersama. [Azizah Rettyaningrum]